Komponen 1: Pengembangan Kelembagaan dan Kebijakan Nasional Perkotaan

Komponen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan perkotaan melalui penguatan koordinasi dan program kerja bersama antar kementerian serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi arah pengembangan perkotaan menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Pembentukan Dewan Pengarah antar-kementerian diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi berbagai program sektoral nasional termasuk NUDP. Sejak tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah membentuk suatu Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan Nasional (TKPPN) yang bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan perkotaan sekaligus berfungsi sebagai platform koordinasi antar kementerian terkait untuk sinkronisasi berbagai program pembangunan perkotaan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah masih menghadapi kendala dan adanya kebutuhan untuk menyusun kembali, mengaktifkan dan meningkatkan efektivitas platform koordinasi. NUDP akan mendukung penguatan kapasitas tim koordinasi melalui penyusunan standar operasional prosedur (standard operating procedures - SOP) untuk menyusun dan mengoperasionalkan rencana kerja platform serta koordinasi antar-sektor terkait isu perkotaan, termasuk pembentukan Sekretariat Teknis Pelaksana platform di bawah koordinasi Bappenas. Sekretariat tersebut akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas termasuk pelatihan peningkatan koordinasi lintas-lembaga terkait perkotaan, pemetaan program perkotaan nasional, peninjauan hasil di tingkat kota, pertemuan panel ahli mengenai intervensi perkotaan dan meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kepemimpinan untuk mengarusutamakan rencana tata ruang dan rencana investasi modal. Platform ini akan mengkompilasi pengalaman pelaksanaan NUDP dan memberikan masukan bagi kebijakan, pedoman dan peraturan yang terkait. Selain itu, platform tersebut akan menjadi titik fokus bagi pembelajaran bersama antara kota-kota NUDP dengan kota dan provinsi lain melalui penyelenggaraan lokakarya nasional berkala.

Sub-komponen ini akan memfasilitasi Cities Positioning Study (studi posisi kota) dengan keluaran berupa Kajian Daya Saing dan Model Ekonomi untuk 40 Kota dan Strategi Ekonomi Spasial untuk kota NUDP fase 1. Secara umum, Studi Posisi Kota bertujuan untuk:

• Memberikan gambaran umum kondisi demografi dan persaingan ekonomi antar kota-kota dalam jangka waktu 40-50 tahun mendatang;
• Merumuskan secara jelas ukuran, struktur, dan peran kota-kota dalam kaitannya dengan transportasi dan arus perdagangan dalam konteks ekonomi regional dan nasional serta menganalisis implikasinya;
• Mengidentifikasi strategi spasial untuk mencapai hasil yang optimal bagi kota – kota dalam hal pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui model ekonomi spasial secara kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan skenario, daya saing dan posisi pertumbuhan ekonomi kota yang menjadi kajian;
• Memberikan informasi dan masukan untuk Paket Perencanaan Terintegrasi (Integrated Planning Package yang dilaksanakan pada sub-komponen 2.2).

Pada tahapan selanjutnya, keluaran studi akan masuk ke dalam Economic Strategy Study (Kajian Strategi Ekonomi) yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

• Bagian analisis yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai: kondisi ekonomi perkotaan dan sektor potensial saat ini, peluang bagi kota – kota, perkembangan peran dan posisi kota, potensi dalam kluster kota serta dalam konteks nasional dan regional, yang dibentuk dari disrupsi teknologi dan digital, perubahan iklim, revolusi industri keempat, efek jaringan, dan ekonomi aglomerasi
• Rekomendasi untuk pertumbuhan ekonomi dan proyeksi penduduk

Hasil dua kajian diatas akan meningkatkan pemahaman kepada pemerintah pusat dan pemerintah kota terkait keunggulan komparatif masing-masing kota. Informasi dapat digunakan untuk mendukung penyusunan rencana strategis nasional pengembangan perkotaan atau NUDS yang akan dilakukan pada Sub-komponen 1.3, serta menjadi masukan analisis untuk penyusunan Integrated City Plan (ICP) dan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). Studi tersebut juga akan memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) kepada kepala daerah (walikota) dan para pembuat dalam merumuskan visi, misi dan strategi kota yang realistis.

Suatu laporan mengenai strategi nasional pengembangan perkotaan yang mendukung pengembangan sistem kota-kota nasional berdasarkan karakteristik kawasan secara morfologi, lingkungan, ekonomi, sosial, politik serta fungsi dan besaran kota yang ditetapkan pada RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dan mengacu pada Kebijakan Perkotaan Nasional akan disusun pada Sub-komponen 1.3 ini untuk mendukung penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur perkotaan yang terpadu. Dalam sub-komponen ini akan disusun NSPM (Norma, Standard, Pedoman, Manual) dan Key Performance Indicators (KPI) sebagai panduan serta ukuran capaian kinerja pembangunan kota sesuai dengan prinsip-prinsip dan standard pembangunan perkotaan yang disepakati secara global dalam New Urban Agenda, Sustainable Development Goals, Paris Agreement, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, dan agenda global lainnya. Rencana strategis ini sebagai basis perencanaan pembangunan infrastruktur perkotaan, yang di dalamnya mencakup proyeksi sistem kota, fungsi kota dalam kebijakan pengembangan wilayah nasional, skenario pengembangan perkotaan nasional sebagai gambaran pola penanganan permasalahan perkotaan pada masing-masing tipologi kota. Lingkup substansi juga dapat meliputi: strategi infrastruktur perkotaan yang memperhatikan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, kegiatan rendah karbon, densifikasi, pembangunan berorientasi transit (Transit- Oriented Development -TOD), dan lain sebagainya.