====== Komponen dan Sub Komponen NUDP ======
^ Komponen ^ Sub Komponen ^ Kegiatan ^ PIU ^
| 1. Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan | 1.1. Penguatan kapasitas platform koordinasi lintas kementerian bidang perkotaan | Pelatihan kepemimpinan dan kolaborasi | Bappenas |
|:::|:::| Penyiapan mekanisme tim kerja pengembangan perkotaan | ::: |
|:::|:::| Platform nasional transformasi perkotaan | ::: |
|:::| 1.2. Dukungan terhadap penyusunan Kebijakan Nasional Perkotaan dalam mendukung pembangunan perkotaan yang terpadu | Pengembangan kajian pemosisian kota (//City Positioning Study//) | Kemendagri |
|:::|:::| Kajian Daya Saing dan Model Ekonomi untuk 40 Kota |:::|
|:::|:::| Strategi Ekonomi Spasial untuk kota NUDP fase 1 |:::|
|:::| 1.3. Perumusan Rencana Strategis Nasional Infrastruktur Perkotaan 2020-2024 | Kajian strategi nasional dalam penyelenggaraan infrastruktur perkotaan | KemenPUPR |
| 2. Integrasi perencanaan untuk pembangunan perkotaan | 2.1. Dukungan penguatan data dan informasi, serta kapasitas kelembagaan bagi tata kelola data | Peningkatan kualitas, produksi, pengelolaan dan pemeliharaan data | KemenPUPR |
|:::|:::| Fasilitasi data sharing melalui penyusunan kerangka tata kelola data melalui kerangka MSDI |:::|
|:::|:::| Pengembangan dan pemasangan Integrated Data Platform (IDP) |:::|
|:::|:::| Inventarisasi dan pengembangan aset infrastruktur secaraluas bagi kota-kota peserta NUDP |:::|
|:::| 2.2. Dukungan perencanaan spasial yang terpadu | Kajian strategis ekonomi | KemenPUPR |
|:::|:::| Kajian analisis survei dasar (baseline survey) |:::|
|:::|:::| Kajian zonasi lingkungan dan kesesuaian lahan |:::|
|:::|:::| Kajian perencanaan strategis bidang transportasi dan penggunaan lahan terpadu |:::|
|:::| 2.3. Dukungan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Strategis Perkotaan (Precinct Planning PP) | Penyiapan kerangka kerja pembangunan spasial (Spatial Development Framework SDF) | KemenPUPR |
|:::|:::| Penyiapan kerangka kerja kawasan strategis (Strategic Area Frameworks SAF) |:::|
|:::|:::| Tinjauan peraturan RTRW, pedoman RDTR and bantuan teknis untuk mengintegrasikan SDF/SAF |:::|
|:::|:::| Precinct Planning | BPIW-KemenPUPR |
|:::| 2.4. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi (Capital Investment Planning  CIP) sebagai perangkat penyusun prioritas dan sistem pemantauan | Diagnosis e-planning dan hubungannya dengan CIP | Kemendagri |
|:::|:::| Kerangka CIP di tingkat kota |:::|
|:::|:::| Dukungan langsung dalam pelaksanaan kerangka CIP |:::|
|:::|:::| Tinjauan regulasi untuk memperkuat hubungan CIP dengan |:::|
|:::|:::| RPJMD dan RKPD |:::|
| 3. Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan | 3.1. Penilaian tingkat kota atas kapasitas keuangan dan manajemen proyek | Peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam penilaian tantangan keuangan dan manajemen proyek. | Kemendagri |
|:::| 3.2. Peningkatan kapasitas untuk akses kepada alternatif  sumber pembiayaan | Peningkatan kapasitas pemerintah kota mengenai pemilihan alternatif sumber pembiayaan yang tepat. | Kemendagri |
|:::|:::| Pelatihan dan dukungan pengembangan kapasitas pada topik-topik termasuk kelayakan kredit, pengelolaan utang, obligasi daerah, land value capture, dan topik relevan lainnya. |:::|
| 4. Dukungan pelaksanaan proyek | 4.1. Pembentukan tim pendukung proyek Project Management Support (PMS) | Mendukung CPMU dalam melakukan manajemen proyek | BPIW-KemenPUPR |
|:::|:::| Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek NUDP secara keseluruhan |:::|
|:::|:::| Merekrut tenaga ahli di bidang yang relevan dengan cakupan kegiatan dan output proyek NUDP. |:::|
|:::| 4.2. Pembentukan Oversight Service Providers (OSP) | Mendukung masing-masing PIU dalam melakukan manajemen proyek |Bappenas, Kemendagri, dan KemenPUPR|
|:::|:::| Melakukan pemantauan kegiatan proyek di bawah kendali PIU |:::|
|:::|:::| Merekrut tenaga ahli di bidang yang relevan dengan cakupan kegiatan dan output proyek di bawah kendali PIU |:::|
|:::| 4.3. Pembentukan Event Organizer (EO) | Mendukung masing-masing PIU sebagai penyelenggara acara kegiatan untuk membantu pelaksanaan acara seperti pelatihan, rapat pertemuan dan workshop. |Bappenas, Kemendagri, dan KemenPUPR|